BENGKULU – Kebijakan fiskal di Indonesia dinilai masih sangat bergantung pada sektor perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara. Dalam perspektif ekonomi makro Islam, kondisi tersebut dianggap belum sepenuhnya optimal karena belum mengintegrasikan instrumen sosial keuangan Islam seperti zakat dan wakaf secara maksimal dalam sistem fiskal nasional.

Selama ini, pajak menjadi penopang utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung pelayanan publik. Pemerintah juga terus melakukan reformasi perpajakan melalui digitalisasi sistem, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak guna memperkuat penerimaan negara.

Namun, dalam konsep ekonomi Islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki posisi strategis sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Sementara itu, pajak dalam sistem tersebut berfungsi sebagai pelengkap. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa kontribusi instrumen sosial Islam dalam kebijakan fiskal Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf dinilai dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem fiskal yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penguatan pemanfaatan dana sosial keagamaan tersebut berpotensi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Di sisi lain, penggunaan pajak untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik dinilai telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam ekonomi Islam. Meski demikian, tingginya ketergantungan terhadap pajak memperlihatkan bahwa instrumen sosial Islam masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan sebagai penopang kebijakan fiskal nasional.

Karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mendorong integrasi antara sistem perpajakan dengan pengelolaan zakat dan wakaf. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan transparansi pengelolaan dana, serta sinergi program antara pemerintah dan lembaga pengelola zakat maupun wakaf. Dengan pendekatan yang lebih terpadu, kebijakan fiskal Indonesia diharapkan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi Islam.

Referensi:

• Akhiela, Nazwa, Salsabila Batubara, dan Ahmad Wahyudi Zein. (2025). Peran Zakat dan Wakaf terhadap Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam.
• Fahira, Nazwa Dwi, Muhammad Farhan Rizqy, dan Nur Aini. (2025). Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
• Firmansyah, Irman, dan Wawan Sukmana. (2014). Analisis Problematika Zakat pada Baznas.
• Latifah, Eny. (2021). Penerapan ZISWAF sebagai Strategi Kebijakan Fiskal.
• Miskiyah, Zakiyatul, dkk. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam.
• Mubarok, Moh Husni, dkk. (2024). Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam.
• Nurdiansyah, Irdan, dan Listia Andani. (2022). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam.
• Priyono, Sugeng. (2017). Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal.
• Sulfan. (2020). Kinerja PPN di Indonesia.
• Surahman, Maman, dan Fadilah Ilahi. (2017). Konsep Pajak dalam Hukum Islam.

Penulis : Widya Wulan Sari / wulanwidya490 [@] gmail.com