(FokusKampus-Parepare) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Parepare menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Best-Q Institut, sebuah lembaga pakar penjaminan mutu di Malang. Tujuan untuk meningkatkan budaya mutu di IAIN Parepare, terutama dalam hal pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Penandatangan MoU ini dilakukan oleh Muhammad Qadaruddin, Ketua LPM, bersama Kepala Pusat Pengembangan Standar dan Akreditasi Sulvinajayanti, dan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Adnan Achiruddin Saleh, di Universitas Hasanuddin.

Penandatangan MoU dengan Best-Q Institut diwakili oleh Yusuf Nalim dan Fajri Ismail saat menghadiri kegiatan Bimtek Akreditasi Unggul yang diselenggarakan LPM di IAIN Parepare. Muhammad Qadaruddin menyatakan bahwa kerja sama dengan berbagai pihak merupakan upaya untuk mendukung peningkatan mutu lembaga dan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga mutu di IAIN Parepare.

Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) adalah sebuah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Parepare provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. IAIN Parepare didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 pada 21 Maret 1997.

Info via web / Humas IAIN Parepare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Explore More

ITS dan Kemensos RI Meresmikan Galangan Kapal Asmat untuk Meningkatkan Potensi Kemaritiman

ITS dan Kemensos RI Meresmikan Galangan Kapal Asmat untuk Meningkatkan Potensi Kemaritiman
June 15, 2023 0 Comments 4 tags

Kampus ITS, Berita ITS – Kemaritiman merupakan aspek penting bagi Indonesia. Dalam upaya memaksimalkan potensi laut di negara kepulauan terbesar ini, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Kementerian Sosial Republik

Dekan FH UGM Ungkap Keprihatinan Terkait Status Eddy Hiariej Tersangka Wamenkumham dan Guru Besar UGM

Foto Edward Omar Sharif Hiariej Tersangka Wamenkumham dan Guru Besar UGM sumber RRI
November 11, 2023 0 Comments 14 tags

Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM), Dahliana Hasan, mengungkapkan keprihatinannya terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), sekaligus Guru Besar Hukum

Penundaan Implementasi NIK sebagai NPWP: Alasan dan Dampaknya

Penundaan Implementasi NIK sebagai NPWP Alasan dan Dampaknya
December 13, 2023 0 Comments 25 tags

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti, menjelaskan alasan penundaan implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi orang pribadi dari tanggal 1 Januari 2024