Dikutip dari website Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Kerjasama Penguatan Kelembagaan Desa dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini bekerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melalui Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH).

Kegiatan ini diikuti oleh para kepala desa dan mahasiswa program Rekognisi Desa Pembelajaran Masa Lalu (RPL) di Balairung Universitas Sunan Giri Nahdlatul Ulama (Unugiri) Jl. Ahmad Yani No 10 Bojonegoro, Rabu (2/11/2022).

Kepala Bagian Administrasi Umum (Kajur) Unesa, Tjitjik Rahaju mengatakan, kerjasama yang baik ini perlu terus dilakukan. “Tidak hanya dengan Pemkab tapi juga dengan perguruan tinggi di Bojonegoro untuk saling mendukung,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa/Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna, DPMD Bojonegoro Muhammad Imam Affan mengatakan mahasiswa yang terlibat adalah para penggiat pembangunan desa. “Insya Allah tahun depan mahasiswa RPL angkatan baru akan dibuka,” jelasnya.

Affan melanjutkan, Pemkab Bojonegoro menargetkan pada 2030, kemiskinan di Bojonegoro tidak ada lagi dan pertumbuhan ekonomi desa akan merata. Selain itu, literasi masyarakat juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Oleh karena itu, kami mengupgrade para penggiat desa untuk mengaplikasikan ilmunya dan menularkannya kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan Bojonegoro, Evie Octavia Marini mengatakan, baru-baru ini Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mendapatkan 3 penghargaan. Salah satunya adalah komitmen dan kontribusi dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Desa melalui program Beasiswa RPL Desa.

“Itu semua karena komitmen ibu Bupati, Anna Mu’awanah, untuk memberikan program RPL bagi penggiat desa yaitu Panjenengan yang menjadi subyek pembangunan,” jelasnya saat dikonfirmasi Kamis (11/3/2022).

Masih dalam paparan Evie, Pemkab memiliki program petani mandiri. Yaitu ada BUMDes yang menjamin penjualan dan ada juga BUMD Pangan. Desa juga memiliki mitra, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan sebagainya, yang kesemuanya perlu dilibatkan untuk memanfaatkan peran seluruh lembaga kemasyarakatan desa. “Ini untuk lebih mempercepat SDGs,” kata Kepala Bidang Ketahanan Desa/Kelurahan DPMD.